GPO

GPO

SIREN 448518134

Aktif

Apa yang dikatakan register tentang GPO

GPO terdaftar dengan nomor SIREN 448518134. Kantor pusatnya berlokasi di 118 Route des Barrières, 69640 Lacenas. Perusahaan ini didirikan pada 01/04/2003. Perusahaan ini menyatakan beroperasi di sektor Mécanique industrielle. Saat ini perusahaan tercatat sebagai aktif di register nasional perusahaan.

BODACC telah menerbitkan 24 pengumuman tentang perusahaan ini, yang terbaru bertanggal 05/10/2025. Penyampaian laporan keuangan mempublikasikan laporan tahunan yang diserahkan ke kepaniteraan: ini membuktikan bahwa pembukuan ada dan telah diserahkan, tidak lebih. Ini tidak menyebutkan pendapatan, laba, atau kesehatan komersial perusahaan. Modifikasi menandakan perubahan yang dideklarasikan: direksi, kantor pusat, aktivitas, atau modal.

Identitas : GPO

GPO

SIREN
448518134
SIRET kantor pusat
44851813400029
Bentuk hukum
SAS (société par actions simplifiée)
Kode NAF
25.62B · Mécanique industrielle
Alamat
118 Route des Barrières, 69640 Lacenas
Tanggal pendirian
01/04/2003
Kategori
PME
Status
Aktif
PPN
FR96448518134
Setoran
05/10/2025
Penutupan
31/03/2025

Recent notices (24)

  • 05/10/2025Setoran akunGPO(principal)
  • 20/10/2024Setoran akunGPO(principal)
  • 18/01/2024Setoran akunGPO(principal)
  • 06/10/2022Setoran akunGPO(principal)
  • 22/02/2022Setoran akunGPO(principal)
  • 22/04/2021Perubahan lain-lainGPO(principal)

Semua pengumuman

Kehadiran web : GPO

Situs web resmi perusahaan, jaringan dan kontaknya secara daring.

Recent notices : GPO

Pengumuman BODACC yang diterbitkan untuk perusahaan ini.

Relasi : GPO

Graf relasi: pengumuman, orang dan perusahaan yang terkait.

Public contracts : GPO

Tender yang dimenangkan perusahaan.

No won public contract found for this company

FAQ & penyetoran : GPO

Pertanyaan umum dan riwayat penyetoran laporan keuangan.

Pertanyaan umum : GPO

Riwayat penyetoran laporan

7 dépôts de comptes enregistrés au BODACC — dernier exercice clos le 31/03/2025.

GPO (SIREN 448518134) : BODACC.io : pengumuman hukum